SHARE

Jakarta – Info Berita Satu – Pusat Kajian Pertanian Pangan Dan Advokasi (Pataka) menggelar  Forum Diskusi Publik 16- Bincang -Bincang Agribisnis Momentum Kebangkitan ayam negeri pedaging (Broiler) dan ayam negeri petelur (Layer) Indonesia di Puri Denpasar Hotel Jakarta, kamis (23/3/17). Ketua Pataka Yeka Hendra Fatika mengatakan situasi peternak sudah sngat menyayat hati. Berkali-kali peternak datang ke Kementeian Pertanian, DPR dan KPK. Polemik unggas ini belum selesai-selesai.

Kalau para peternak sudah gelisah adakah momentum kebangkitan peternak broiler dan layer. Bagaimana kita mendudukkan masalah ini. Ada langkah kongkrit yang bisa menjadi masukan. Ini forum ini saling edukasi kata Yeka.

Ketua Dewan Pembina Pinsar Indonesia Hartono mengatakan hari ini harga broiler ditawar 12.000/kg untuk wilayah Sukabumi dan Tasikmalaya. Ada sesuatu yang salah dalam situasi ini. Setiap warga negara boleh masuk dalam bidang peternakan. Kita pilih neo libralism atau ekonomi kerakyatan. Hari ini kondisi peternak sudah parah. Penyebab utama kami menilai sistemnya tidak bekerja. Wasit dari aktivitas yang tidak ada ujar Hartono.

Peternak Ayam Layer Jenny Soelistiani mengatakan kali ini harga telor dibawah harg pokok pasar (HPP). Ada kepastian DOC dan  pakan yang mahal. Peternak selalu kalah dengan intragator. Permasalahan bermuara pada kebijakan pemerintah yang kurang berpihak kepada peternak  ayan layer rakyat/ mandiri.  Kebijakan yang melindungi peternak rakyat semakin tergerus dan tersamarkan, kondisi ini diperparah dengan diterbitkannya UU NO.18 tahun 2009.

Pada UU No.18/2009 ada pasal yang memperbolehkan secara syah bahwa PMA dapat melakukan usaha budidaya peternakan unggas dan dapat menjual sepenuhnya di dalam pasar Indonesia termasuk pada pasar tradisional.

Wakil Ketua Kotap Industri Pakan dan Veteriner Kadin Sudirman mengatakan
harga broiler jatuh karena over suply dan demand jatuh.  Harga telur jatuh karena supply DOC  banyak. Solusinya kita sesuaikan suplynya dan ayam afkir dipercepat.

Viva Yoga Muladi anggota Komisi IV DPR RI mengatakan posisi DPR  adalah sudah mengeluarkan UU pemberdayaan petani. Saya menyarankan silahkan datang ke komisi VI DPR kami akan menyerap aspirasi. Pemerintah berfihak kepada ekonomi kerakyatan. KPPU hadir untuk memberikan keadilan ekonomi kepada rakyat Indonesia pungkasnya.(Sunarto)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here