Home Nasional Merasa Dicurangi di Pilkada Bombana, Calon Bupati Bombana Ir. H. Kasra...

Merasa Dicurangi di Pilkada Bombana, Calon Bupati Bombana Ir. H. Kasra Jaru Munara Mandatangi MK Untuk Minta Keadilan

31
0
SHARE

Jakarta- Info Berita Satu- Calon Bupati Bombana Ir. H. Kasra  Jaru Munara  mengatakan kami datang ke.Mahkamah Konstitusi (MK) untuk minta keadilan terkait dugaan Kecurangan dan Pelanggaran di Pilkada Bombana Sulawesi Tenggara. H. Kasra ditemui media di sela-sela acara persidangan di Gedung MK Jakarta, Kamis (13/4/17).

Kedua pasangan ini   terpaut 1,5 persen atau sangat tipis. Berdasarkan hasil penghitungan suara oleh KPUD setempat pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Ir. H. Kasra Jaru Munara dan H. Man Arfah, S.Pdi  dikalahkan  rifalnya H.Tafdil – Johan Salim, dengan perolehan suara 49,22 persen (39.727 suara) sementara pesaingnya petahana H Tafdil mandapat 50,78 persen (40.993 suara).

Hasil inilah yang kemudian dipertanyakan oleh Ir. H. Kasra Jaru Munara dan Timsesnya ke MK, mereka merasa dicurangi oleh pihak penyelenggara Pilkada sehingga mereka datang ke Mahkamah Konstitusi untuk menuntut dan meminta keadilan terkait banyaknya pelanggaran dan kecurangan yang terjadi di Pilkada Kabupaten Bombana 2017.

Tentunya keinginan kami agar proses pilkada di Bombana ini dilakukan dengan benar, jujur dan adil. Dan memang dari hasil perhitungan di tingkat KPU kami mengakui tentang jumlah suara yang diperoleh kami juga mendapati banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang kami temukan di lapangan, untuk itulah kami datang ke MK untuk menuntut hasil pilkada yang menurut kami adanya kecurangn yang merugikan pihak kami. Kami juga  ingin pelanggaran-pelanggaran itu ditindak, untuk itulah kami datang kesini,” kata Kasra Jaru Munara.

Pelanggaran pertama ini khan oleh KPU ada rekomendasi dari Panwas, ada dua rekomendasi yang kami catat yaitu rekomendasi pertama itu menyangkut pembukaan kotak suaa itu di tingkat kecamatan sebanyak 4 kotak, yang sudah jelas rekomendasinya oleh Panwas untuk dilakukan PSU belum Pleno ini kemudian ditolak oleh KPU dengan alasan yang tentunya menguntungkan lawan kami.

Yang kedua ada juga temuan pada saat Pilkada berlangsung ada Pemilih Ganda, di beberapa TPS yang dilakukan oknum, ini yang kami utarakan saat pleno agar  diproses dan dilengkapi dulu sebelum sidang pleno berlangsung, maka aduan-aduan atau laporan-laporan ini dimasukkan kedalam BP2 sehingga kami merasakan ini menjadi peluang jadi bahan laporan kami. Dan tentunya juga kami optimis karena adanya rekomendasi dari Panwas tentang adanya laporan mengenai money politic yang kami peroleh yang oknumnya sudah tertangkap dan sudah dalam proses di pengadilan.

Kemudian pihak yang tertangkap tangan ini sebanyak 6 orang sudah dibebaskan tanpa syarat, dan kami merasa kecewa dengan putusan hakim di pengadilan,” jelas Kasra.”Kemudian belakangan di DAPIL kami juga menemukan dari kurang lebih 46,000 DPT di wilayah Koleang yang terdiri dari 8 kecamatan ini ada 7,100 NIK yang ditemukan invalid, ada kurang lebih 1,500 tidak ditemukan di database baik berdasarkan Nama, NIK, ada 3,300 yang ditemukan Namanya namun Tempat Lahirnya tidak sesuai dengan database, ada 2,200 ditemukan Namanya, Tempat Lahirnya tapi Tanggal Lahirnya berbeda.

Maka tadi juga ada masalah pencoblosan ganda ini yang tadi di sidang ditanya oleh Majelis Hakim kenapa bisa ada 1 orang  bisa memiliki identitas yang berbeda, tadi ada suami-istri yang ikut di sidang karena takut karena diintimidasi, dijelaskan oleh Pihak KPU bahwa 2 orang ini berbeda. menurut mereka KPU NIK dan tanggal lahirnya berbeda, sedangkan dari temuan kami sesuai data yang dihimpun tim kami di lapangan orangnya yang sama, suami istri walaupun dengan nama yang berbeda dari tempat yang domisilinya tidak sama.  Mereka ini mencoblos dengan NIK yang berbeda di TPS yang berbeda pula, inilah yang kami tuntut sebagai kasus pencoblosan ganda itu,” ujar Kasra Jaru Munara.

Dengan banyaknya fakta-fakta temuan kecurangan dan pelanggaran dari penyelenggara Pilkada Bombana, untuk itulah kami datang ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meminta Pemungutan Suara Ulang (PSU) sekaligus menuntut adanya Pilkada Bombana yang Jujur, Adil dan Terbuka, pungkas Kasra Jaru Munara.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here