Home Nasional Dirjen Bea dan Cukai : Penertiban Impor Beresiko Tinggi Untuk Memberikan Kepastian...

Dirjen Bea dan Cukai : Penertiban Impor Beresiko Tinggi Untuk Memberikan Kepastian Industri Dalam Negeri

51
0
SHARE
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI Sri Mulyani Indrawati menjadi Ketua satuan tugas (satgas) penertiban barang impor berisiko tinggi. Satgas ini bertujuan mengurangi peredaran barang impor beresiko tinggi dan meningkatkan pendapatan negara .
Menteri Keuangan mengatakan ingin memperbaiki sistem kerja agar menjadi lebih baik. Sehingga diharapkan tidak alasan pegawai melakukan tugas tidak sesuai fungsi.
Oknum-oknum yang jelek itu  tidak banyak, tapi merusak negara kita, image negara kita, ini pertarungan yang ingin kita tegakkan ujarnya di Kantor Dirjen Be a dan Cukai Rawangun Jakarta, Rabu (12/7/17).

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi berujar penertiban impor berisiko tinggi akan memberi kepastian bagi industri dalam negeri, perdagangan, dan penerimaan. Dengan penertiban itu, importir akan lebih transparan mengenai harga produknya.

Ke depan, dengan sinergi, target kami adalah semua transaksi harga yang memang terjadi itu yang harus diberitahukan. Tidak ada under valuation, tidak ada grouping,” ujar Heru di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta, Rabu, 12 Juli 2017.

Dengan transparansi itu, menurut Heru, industri dalam negeri akan memiliki ruang yang lebih besar untuk masuk ke pasar. “Tadinya, mereka harus bersaing dengan barang yang melanggar sehingga harga jual lebih murah. Sekarang mereka bisa bersaing dengan lebih fair,” tuturnya.

Melalui momentum penertiban impor berisiko tinggi tersebut, Heru mengatakan, pemerintah akan mendorong industri dalam negeri untuk meningkatkan produksinya. “Supaya pasar yang tadinya diisi oleh barang yang under valuation kemudian diisi dengan produk domestik,” katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan bekerjasama dengan berbagai pihak untuk menertibkan impor berisiko tinggi, seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kantor Staf Kepresidenan, Polri, TNI, Kejaksaan Agung, KPK, dan PPATK. (rs)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here