Home Bola Ada Apa Dengan Menaker! Ammirullah: “Saya Berharap Mereka yang Dilaporkan bisa Dipecat”

Ada Apa Dengan Menaker! Ammirullah: “Saya Berharap Mereka yang Dilaporkan bisa Dipecat”

121
0
SHARE

[Foto Amirullah Hidayat, saat di Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

Jakartata, Info BERITASATU – Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemenaker) dan sejumlah direktur jenderal, dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) oleh Koalisi Relawan Bicara Jokowi-JK, Selasa (1/8).

Alasannya, mereka dianggap menyalahi aturan terkait pengambilalihan jaminan sosial tenaga kerja Indonesia (TKI) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Koordinator Koalisi Relawan Bicara Jokowi-JK, Amirullah Hidayat, menjelaskan laporan menindaklanjuti peralihan progam asuransi TKI yang dikelola konsorsium asuransi swasta ke jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan mulai 1 Agustus 2017, oleh Kementerian.

“Laporan kami lakukan, karena sebelumnya pengambilalihan kami nilai melanggar sejumlah regulasi. Kami sudah peringati sebelumnya, namun diabaikan,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Peralihan dianggap melanggar Undang-undang (UU) No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan, Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri dan UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan regulasi lain.

Amirullah menjelaskan, pada Pasal 26 ayat 2 huruf E UU 39/2004 disebutkan jika TKI telah ikut serta program jaminan sosial dan atau memiliki polis asuransi. Perlindungan asuransi di sini, sedikitnya sama dengan program jaminan sosial tenaga kerja yang diatur UU. Pasal yang mengatur program asuransi TKI pada UU 39/2004, tidak sesuai dengan program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, karena tidak menjelaskan tentang jaminan sosial.

Kementerian sendiri masih berproses menerbitkan Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan tentang Jaminan Sosial sebagai payung hukum peralihan.

“Sementara pada Pasal 68 ayat 1, disebut jika pelaksana penempatan wajib menginstruksikan TKI yang berangkat ke luar negeri dalam program asuransi. Jika melanggar, terdapat sanksi pidana penjara 1-5 tahun dan/atau denda Rp 1-5 miliar. Artinya TKI yang mendapat jaminan sosial BPJS, tidak bisa berangkat bekerja karena tidak memiliki program asuransi,” papar dia.

Sedangkan pelanggaran UU 40/2004, dinilai tertuang pada Pasal 1 ayat 8, yang menjelaskan peserta jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Disebutkan di sana, jika peserta jaminan ialah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia yang telah membayar iuran. Tidak adanya penyebutan istilah TKI di sana yang dipersoalkan dan dinilai melanggar.

Kemudian pada Pasal 25 ayat 1 huruf E Peraturan Presiden 111/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 13 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, dijelaskan juga pelayanan kesehatan di luar negeri tidak dijamin oleh program jaminan kesehatan pemerintah.

Karena itu pelaporan dilakukan. Mulanya, Amirullah dan anggota sukarelawan juga turut melaporkan Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri. Namun karena menteri dianggap bukan aparatur sipil oleh pihak KASN, laporan batal dilakukan.

Menurut Amirullah, laporan direspon positif. Namun ujung pelaporan dijanjikan hanya meliputi sanksi etik.

“Lalu mereka (KASN) hanya bisa memberikan rekomendasi, bukan menindak. Kalau penindakan ada instansi lain,” ucapnya.

Pihaknya berharap terdapat sanksi tegas dari pengambilan kebijakan yang dianggap serampangan ini. Sebab banyak pihak khususnya TKI, dirugikan akibat keputusan itu.

“Saya berharap mereka yang dilaporkan bisa dipecat. Supaya menjadi pelajaran, agar aparatur sipil negara ini tak sembarangan mengambil kebijakan. Sehingga ujungnya pelayanan terhadap masyarakat menjadi prima dan lebih baik,” tandas Amirullah.(BRT)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here