Home Nasional Ketua LPSK : PP No.43 Tahun 2017 Pemenuhan Hak Restitusi Bagi...

Ketua LPSK : PP No.43 Tahun 2017 Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana

92
0
SHARE

Jakarta, Info Berita Satu -Tindak pidana terhadap anak tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis, tetapi juga menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bagi pihak korban. Selama ini ketika terjadi tindak pidana terhadap anak, pihak korban menanggung sendiri semua kerugian. Pemerintah kemudian melahirkan Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana..

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai mengapresiasi lahirnya PP tentang pelaksanaan Restitusi bagi anak korban tindak pidana. Dengan lahirnya PP ini pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana diatur secara lebih khusus.

Semendawai mengatakan dalam PP ini disebutkan secara jelas, penyidik dapat meminta penilaian besaran permohonan restitusi kepada LPSK. Kemudian oleh penyidik hasil dari penilaian LPSK itu dilampirkan pada berkas perkara kepada penuntut umum (diajukan dalam tahap penyidikan).

Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku pidana.

Semendawai menuturkan fasilitas permohonan restitusi yang dilakukan LPSK pada kasus tersebut selain mengacu kepada UU Perlindungan Saksi dan Korban, dalam pelaksanaannya juga berlandaskan PP tentang bantuan, konpensasi dan restitusi nomor 44 tahun 2008 dan UU lain terkait tindak pidana tersebut.

Dengan lahirnya PP tentang pelaksanaan Restitusi bagi anak korban tindak pidana semakin memudahkan penegak hukum, termasuk LPSK dalam memperjuangkan hak anak korban tindak pidana mendapatkan haknya berupa restitusi pungkas Semendawai.(rs)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here