Home Uncategorized Politisasi Agama dan Pusara Kebhinekaan

Politisasi Agama dan Pusara Kebhinekaan

44
0
SHARE

Peresmian dan Deklarasi NKRI Sehat digelar oleh Dokter Bhineka Tunggal Ika Indonesia di Gedung Museum Kebangkitan Nasional Stovia Jln Abdul Rahman Saleh Jakarta, Minggu (29/7/18).

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto dalam paparannya mengatakan isu agama selalu menjadi komoditas yang menggiurkan terutama untuk mendulang dukungan. Persaingan antar kandidat di Pilkada DKI 2017 silam, sentimen agama terbukti sebagai jalan paling lapang guna mengantarkan seorang kontestan menuju kursi Gubernur.

Sidarta menambahkan kata Siti Zuhro dalam sebuah diskusi di Menteng Jakarta sebagaimana dikutip w.w.w.tirto.id (10/4/17) semestinya kampanye Pilkada DKI Jakarta berfokus ke isu-isu yang berkaitan dengan penuntasan pelbagai masalah sosial dan ekonomi warga Jakarta. Ada lebih dari satu juta warga DKI Jakarta yang tidak memiliki jamban di rumahnya. Itu contoh ketinpangan sosial kata Zuhro.

Menurut Stara Institut sebagaimana dilansir oleh w.w.w.tempo.co (16/11/17) selain Jakarta yang menempati kota dengan tingkat toleransi terendah. Ada sembilan kota lain yang memiliki skor toleransi rendah adalah Banda Aceh (2,90), Bogor (3,05), Cilehon (3.20), Depok (3,30), Yogyakarta (3,40), Banjarmasin (3,55), Makasar (3,65), Padang (3,75), Mataram (3,78).

Selain itu ada 10 kota dengan skor indeks toleransi tertinggi diraih Manado (5,90), Pematang Siantar (5,90), Singkawang (5,90), Tual (5,90), Binjai (5,80), Kotamobagu (5,80), Palu (5.80), Tebing Tinggi (5,80), dan Surakarta (5,72).

Semoga dengan upaya upaya pemerintah selama ini yaitu pembubaran ormas radikal HTI melalui Perpu yang kemudian menjadi UU dan pembentukan BPIP akan lebih lebih menyadarkan kembali kepada kita semua bahwa NKRI berdasar Pancasila adalah jawaban dari banyak masalah bangsa pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here