Home Uncategorized Pernyataan Bersama GNPF-ULAMA, FPI, dan PA 212

Pernyataan Bersama GNPF-ULAMA, FPI, dan PA 212

10
0
SHARE

Jakarta, Alhamdulillah dengan izin dan kehendak Allah SWT, Reuni Akbar Mujahid 212 telah berlangsung dengan sukses pada 2 Desember 212. Hanya atas kuasa dan karunia Allah, Reuni dihadiri Iebih dari 8 juta ummat Islam dan lintas agama yang datang dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan dari luar negeri.

Adalah suatu fakta, ketika ummat Islam berkumpul dalam jumlah sangat besar, tetap bisa menjaga keamanan, ketertiban, dan keharmonisan dengan sesama ummat Islam dan ummat beragama lain. Tidak ada kerusuhan apalagi chaos seperti yang sebelumnya ditudingkan pihak-pihak yang tidak rela ummat bersatu. Bahkan bisa dikatakan tidak satu ranting pun patah dan selembar pun rumput dipijak oleh jutaan ummat yang berkumpul di lokasi dan waktu yang sama. Tidak bisa tidak, bahwa untuk kesekian kalinya, perhelatan tersebut membuktikan bahwa ummat Islam solid, bermartabat, dan mencerminkan nilai-nilai islam yang rahmatan Iil ’alamin.

Namun demikian, pasca Reuni Akbar Mujahid 212 yang Allah berkahi, berkembang dinamika dan berbagai Iemberitaan dengan segala ragam tema dan tendensinya. Sehubungan dengan itu, kami Pengurus GNPF Ulama, FPI, dan PA 212, dengan ini menyatakan:

1. Bahwa ada pihak yang mempersoalkan bagian dari pidato Habib Muhammad Rizieq Shihab khusus nya yang menyatakan haram untuk memilih Jokowi, hal itu merupakan Fatwa Habib Rizieq Shihab sebagai Imam Besar Ummat Islam kepada pengikutnya, dan memberikan kebebasan bagi yang mengikutinya untuk menjalankan atau tidak. Silahkan saja untuk kubu petahana membuat fatwa wajib pilih Jokowi sah sah saja.

2. Bahwasannya ada dugaan Habib Rizieq Shihab Kampanye. ini tidak melanggar UU Pilpres atau aturan KPU, sebab HRS bukan Capres, bukan Cawapres, bukan Caleg, bukan Tim Sukses, Bukan Panitia Reuni 212 dan bukan pula peserta Reuni 212.

3. Bahwa aksi black out alias ‘pemboikotan’ beberapa media mainstream dan televisi, baik swasta maupun milik pemerintah, mereka jelas-jelas menunjukkan sikap tidak berimbang dan keberpihakan luar biasa kepada penguasa.

4. Bahwa dengan tindakan seperti pada pain 1 tersebut, sejatinya mereka telah melakukan ‘bunuh diri massal’ karena mengkhianati sejarah dan menyakiti ummat Islam sebagai mayoritas penduduk sekaligus konsumen media.

5. Bahwa secara khusus kami menghaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada beberapa media :

– TV One yang telah secara profesional menyiarkan secara langsung dan porsi yang memadai atas Reuni Akbar Mujahid 212.

– Republika dan Rakyat Merdeka On Line (RMOL),

– den sejumlah media lain yang tidak mungkin kami sebutkan satu per satu, yang telah memberikan Iiputan secara proporsional terhadap Reuni Akbar Mujahid 212.

– Kepada Gubernur Bapak Anies Rasyid Baswedan yang mengizinkan Reuni 212 menggunakan area Monas

– Kepada semua aparat yang juga ikut berkerjasama dalam memantau ketertiban jalannva acara.

6.Bahwa sehubungan dengan pemeriksaan dan penjatuhan status tersangka atas Habib Bahar bin Smith, Polisi bertindak sigap dan cepat manakala yang dianggap sebagai pelakunya ada|ah ummat Islam dan para tokohnya. Sebaliknya, jika pelakunya ada|ah nonmus|im atau mereka yang mendukung penguasa, Polisi terkesan lambat bahkan mengabaikan proses yang seharusnya ditempuh.

7. Bahwa kami sangat mengkhawatirkan hukum di negeri ini telah menjadi alat kekuasaan, tampak jelas dari perlakuan Polisi terhadap Habib Rizieq Shihab, Bun Yani, Habib Mahdi Shahab, ustadz Alfian Tanjung, dan sejumlah tokoh lainnya yang dengan sigap dan cepat diproses. Sebaliknva perlakuan berbeda dan cenderung mengabaikan dilakukan kepada mereka yang mendukung rezim, kendati sudah dilaporkan; seperti Ade Armando, Victor Laiskodat, Permadi Arya a|ias Abu Janda, Sukmawati Soekarno Putri, Royson Jordhany (16) yang menghina dan mengancam membunuh Jokowi dan lainnya.

8. Bahwa perlakuan diskriminatif merupakan tindakan diskriminasi yang nyata, yang bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini jelas menjadi paradoks ketika pihak yang melakukan diskriminasi justru menuduh dan memberlakukan Undang Undang anti diskriminasi kepada pihak yang justru ada|ah korban diskriminasi.

9. Bahwa terkait tindakan tidak adil dan tidak berimbang tersebut, kami menyerukan agar hukum dikembalikan fungsinya sebagaimana mestinya. Kepolisian RI harus bertindak profesional dan proporsional sesuai UU dan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan bersama ini kami sampaikan, agar menjadi perhatian pihak-pihak terkait. Semoga Allah menolong para pejuang yang menegakkan syariat dalam bingkai NKRI. Hasbunallah wa ni’mal wakil ni’mal mau/a wani’man nashir. Allahu akbar!

Jakarta, 7 Desember 2018

Ust. Yusuf Muhammad Martak

Ketua urnum GNPF-Ulama

KH. Ahmad Sobri Lubis

Ketua Umum FPI

Ust. Slamet Ma’arif

Ketua Umum PA 212

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here